Pernah nggak kalian membayangkan sedang mengejar impian jadi dokter spesialis, tapi bukannya belajar anatomi atau teknik bedah yang canggih, malah disuruh jadi "asisten pribadi" senior yang nggak ada hubungannya sama medis? Ibarat kalian masuk ke sekolah masak buat jadi chef profesional, eh malah disuruh nyuci piring se-restoran tiap hari sampai lupa cara potong bawang. Nah, inilah ironi yang sedang coba dibersihkan oleh AIPKI (Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia) di dunia pendidikan dokter kita saat ini.
Baru-baru ini, Wisnu Barlianto, Ketua Umum AIPKI, memberikan instruksi yang cukup tegas buat para Dekan Fakultas Kedokteran (FK) di seluruh Indonesia. Pesannya simpel tapi nendang: "Awasi ketat pelaksanaan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)!" Kenapa harus diawasi? Karena kalau dibiarkan liar tanpa pengawasan, sistem pendidikan ini bisa berubah jadi "hutan rimba" di mana yang senior merasa jadi raja, dan yang junior harus jadi pengabdi tanpa suara.
Ibarat Lalu Lintas: Pendidikan Tanpa Aturan Itu Seperti Jalanan Tanpa Lampu Merah
Bayangin kalau jalan raya Jakarta nggak ada lampu lalu lintas, nggak ada polisi, dan nggak ada marka jalan. Pasti yang terjadi adalah adu klakson, serobot jalur, dan akhirnya macet total atau malah kecelakaan fatal. PPDS itu ibarat jalan raya yang sangat sibuk. Di sana ada beban kerja yang berat, jam kerja yang gila-gilaan, dan tuntutan mental yang tinggi.
Kalau aturan soal jam kerja, waktu istirahat, sampai sistem insentif nggak dikawal ketat oleh Dekan—yang saya ibaratkan sebagai "Polisi Lalu Lintas" di lingkungan kampus—maka praktik perundungan alias bullying bakal tumbuh subur. Banyak laporan masuk ke telinga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terutama terkait apa yang terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou, Manado.
Kasus di Manado ini bukan sekadar gosip di warung kopi. Ini adalah alarm keras buat kita semua. Menteri Budi sendiri mengaku sudah menerima banyak laporan "enggak enak" dari sana. Masalahnya, meskipun pemerintah sudah bikin aturan main yang jelas, ternyata di lapangan masih ada beberapa "sentra pendidikan" yang kayaknya tutup mata atau pura-pura budek dengan aturan tersebut.
Mengapa "Senioritas" Sering Salah Kaprah?
Kita sering mendengar istilah senioritas. Dalam dunia profesional, senioritas harusnya berarti bimbingan. Senior yang baik itu seperti pemandu wisata; dia menunjukkan jalan mana yang curam, mana yang aman, dan bagaimana cara mencapai puncak gunung tanpa harus jatuh tersungkur.
Namun, yang terjadi di beberapa tempat justru sebaliknya. Ada pergeseran makna di mana senioritas dianggap sebagai "hak untuk menindas". Ini fenomena yang sudah jadi rahasia umum, tapi seringkali tertutup rapat oleh tembok rumah sakit yang tinggi. Padahal, kalau kita bicara soal kesehatan mental, lingkungan kerja yang toksik itu sama bahayanya dengan virus yang menyerang sistem imun. Kalau calon dokternya saja sudah "sakit" karena tertekan, bagaimana mereka bisa merawat pasien dengan maksimal?
Tragedi di Balik Jas Putih: Sebuah Peringatan Keras
Kabar yang paling memilukan datang dari Adrian Rantung, seorang peserta PPDS Anestesiologi di Unsrat. Ia ditemukan meninggal di kamar indekosnya. Meski polisi masih bekerja keras mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, muncul dugaan kuat bahwa ada tekanan psikologis yang luar biasa selama ia menempuh pendidikan.
Ada memo yang beredar, isinya keluhan soal beratnya beban hidup dan tekanan selama di RS. Ini adalah wake-up call. Ketika pendidikan dokter, yang seharusnya jadi tempat menimba ilmu demi menyelamatkan nyawa, justru malah menjadi tempat di mana nyawa peserta didiknya sendiri terancam, ada sesuatu yang sangat salah dengan "mesin" pendidikannya.
Dulu, di tahun 2024, program studi Ilmu Penyakit Dalam di Unsrat dan RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou sempat disetop sementara. Alasannya? Karena ditemukan praktik perundungan yang nggak masuk akal, termasuk permintaan biaya di luar ketentuan resmi. Bayangkan, sudah capek belajar, kurang tidur, masih harus "dipalak" senior pula. Itu kan sudah bukan pendidikan lagi, tapi perpeloncoan gaya lama yang harusnya sudah punah sejak zaman batu!
Apa yang Harus Dilakukan Dekan? (Bukan Cuma Tanda Tangan Dokumen!)
Jadi, apa peran Dekan sekarang? Mereka nggak boleh cuma duduk manis di ruang ber-AC sambil menunggu laporan di atas meja. Dekan harus turun ke lapangan, seperti mandor proyek yang memastikan fondasi bangunan kokoh.
- Audit Jam Kerja: Pastikan nggak ada dokter muda yang kerja 30 jam nonstop tanpa istirahat yang manusiawi. Manusia bukan robot, butuh "cas" baterai juga.
- Transparansi Insentif: Pastikan hak-hak peserta didik sampai ke tangan mereka tanpa potongan "liar" yang nggak jelas juntrungannya.
- Ruang Aduan yang Aman: Harus ada saluran di mana junior bisa melapor tanpa takut "dihabisi" kariernya oleh senior. Ibarat tombol panic button yang benar-benar berfungsi, bukan cuma pajangan.
Budaya "Bungkam" Harus Diputus Sekarang Juga
Kenapa sih perundungan ini susah banget hilang? Jawabannya karena budaya "diam". Junior seringkali takut melapor karena takut nggak lulus ujian, takut dikucilkan, atau takut seniornya punya koneksi "orang dalam" yang kuat. Ini adalah pola pikir yang harus diputus.
Kita butuh perubahan sistemik. Edukasi tentang etika profesi harus dimulai dari level paling atas. Kalau pimpinannya tegas—dalam hal ini Dekan dan jajaran direksi RS—maka kultur di bawahnya pasti akan ikut berubah. Kalau di atasnya membiarkan, ya jangan heran kalau budaya "senior adalah tuhan" bakal terus langgeng.
Bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan atau punya teman yang sedang berjuang di dunia PPDS, jangan pernah merasa sendirian. Isu ini sudah sampai di meja Menteri, dan ini pertanda bahwa "dinding kerahasiaan" yang selama ini melindungi pelaku perundungan mulai retak.
Penutup: Menuju Pendidikan Dokter yang Manusiawi
Pendidikan dokter di Indonesia punya potensi besar untuk jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Kita punya banyak talenta hebat, punya teknologi yang makin berkembang, dan semangat belajar yang tinggi. Sayangnya, potensi ini sering terhambat oleh masalah klasik: perilaku manusia yang nggak beradab di lingkungan pendidikan.
Menjadikan lingkungan PPDS aman dan nyaman bukan cuma tugas Kementerian Kesehatan saja, tapi tugas kita semua untuk terus mengawal isu ini. Jangan biarkan "junior" kita hari ini, jadi korban di masa depan.
Ingat, seorang dokter yang baik tidak hanya diukur dari seberapa pintar dia menghafal nama-nama obat atau seberapa cepat dia menjahit luka, tapi juga dari seberapa besar rasa kemanusiaannya. Kalau di rumah sendiri (kampus/RS) saja mereka tidak diperlakukan sebagai manusia, bagaimana kita bisa berharap mereka akan memperlakukan pasien dengan sepenuh hati?
Mari kita dukung langkah AIPKI dan Kemenkes untuk terus memantau dan membersihkan lingkungan pendidikan dari praktik-praktik yang merusak mental. Pendidikan dokter harusnya menjadi kawah candradimuka yang melahirkan pahlawan kesehatan, bukan tempat yang mematahkan mimpi mereka sebelum sempat dimulai.
Semoga ke depannya, tidak ada lagi berita duka dari kamar indekos. Semoga tidak ada lagi "memo keluhan" yang hanya dibaca setelah tragedi terjadi. Saatnya kita berbenah, karena nyawa calon dokter adalah bagian dari nyawa bangsa yang harus kita jaga juga.
Stay safe, stay smart, and let’s keep the conversation going! Kalau kalian punya pandangan soal isu ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita diskusikan dengan kepala dingin tapi tetap kritis! Jangan lupa cek juga artikel edukasi lainnya di blog ini untuk tahu lebih banyak soal dinamika pendidikan kita.