Pernah nggak sih kamu lagi asik buka aplikasi ojek online, terus tiba-tiba ada notifikasi promo "Diskon Pelajar" padahal kamu sudah lulus kuliah lima tahun lalu? Rasanya pasti antara bingung, pengen ketawa, tapi juga mikir, "Ini sistemnya eror di mana ya?" Nah, fenomena "salah sasaran" kayak gitu ternyata nggak cuma terjadi di aplikasi HP saja, tapi bisa merambah sampai ke level data negara. Baru-baru ini, publik sempat heboh karena nama seorang anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, yaitu Eva Stevany Rataba, muncul dalam data Desil 4—kategori yang sering dikaitkan dengan kelompok masyarakat rentan miskin atau mereka yang dianggap "perlu dibantu".
Tentu saja, kabar ini bikin geger. Bayangkan saja, seorang wakil rakyat yang sehari-harinya berkutat dengan kebijakan di Senayan, tiba-tiba masuk daftar sasaran penerima Bansos (Bantuan Sosial). Apakah ini skandal? Apakah ada yang mencoba "nakal"? Eits, tenang dulu. Sebelum kita bikin teori konspirasi ala detektif amatir di Twitter, yuk kita bedah pelan-pelan supaya kita paham kenapa "kemacetan data" seperti ini bisa terjadi di Indonesia.
Apa Itu Desil dan Kenapa Namanya Bisa "Tersesat"?
Biar gampang, bayangkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) itu seperti sebuah perpustakaan raksasa yang isinya jutaan kartu nama warga Indonesia. Di perpustakaan ini, ada rak-rak yang dibagi menjadi 10 bagian, yang kita sebut dengan istilah Desil. Desil 1 adalah rak untuk mereka yang paling membutuhkan bantuan (kelompok sangat miskin), sementara Desil 10 adalah rak untuk mereka yang secara ekonomi sudah sangat mapan.
Nah, Desil 4 yang ditempati Eva Stevany Rataba ini posisinya ada di "zona abu-abu" menuju kelompok rentan. Secara teknis, sistem ini bekerja layaknya algoritma Netflix. Kalau kamu sering nonton film horor, Netflix bakal kasih rekomendasi horor terus. Tapi, kalau tiba-tiba Netflix menyarankan kartun anak-anak padahal akun itu dipakai bapak-bapak berusia 40 tahun, ya berarti ada Inclusion Error atau data yang nggak sinkron.
Dalam kasus Ibu Eva, beliau sendiri yang langsung datang ke Dinsos Toraja Utara untuk melakukan komplain. Beliau kaget, "Lho, kok nama saya ada di sini?" Dan jawabannya simpel: beliau nggak pernah daftar, nggak pernah terima PKH (Program Keluarga Harapan), dan memang secara realita hidup, beliau nggak masuk kriteria penerima bantuan. Jadi, ini bukan soal korupsi, melainkan soal data yang belum terupdate.
"Inclusion Error": Saat Sistem Digital Bertemu Realita Lapangan
Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Toraja Utara, Mansyur Madjang, akhirnya buka suara. Beliau menjelaskan bahwa fenomena ini disebut Inclusion Error. Analogi paling gampang untuk memahami ini adalah seperti Google Maps yang menyuruh kita belok ke jalan tikus yang ternyata sudah ditutup pagar oleh warga. Sistemnya punya peta (data lama), tapi kondisi di lapangannya sudah berubah total.
Banyak orang awam mengira bahwa sekali nama masuk Desil rendah, otomatis uang bansos langsung cair ke rekening. Padahal, Desil itu cuma "tiket masuk" awal. Masih ada proses verifikasi berlapis-lapis di lapangan. Ibarat kamu punya tiket masuk ke konser eksklusif, tapi di pintu depan tetap ada satpam yang bakal ngecek ID kamu. Kalau wajah dan statusmu nggak sesuai, ya tetap nggak bakal bisa masuk.
Kondisi ekonomi seseorang itu sifatnya dinamis, nggak kayak batu karang. Hari ini seseorang mungkin pengusaha sukses, besok bisa saja usahanya gulung tikar. Sebaliknya, orang yang dulunya masuk kategori kurang mampu, bisa saja sekarang sudah sukses berbisnis. Nah, tantangan terbesar BPS dan pemerintah adalah mencocokkan data "statis" di kertas dengan realita "dinamis" di lapangan. Inilah kenapa pembaruan data itu hukumnya wajib, kalau nggak, ya bakal terjadi "salah sasaran" yang bikin malu semua pihak.
Mengapa Data Harus "Update" Secara Berkala?
Kita hidup di era di mana data adalah segalanya. Kalau data yang dipakai adalah data "zaman dulu", hasilnya pasti nggak relevan. Dalam dunia teknologi, kita sering dengar istilah GIGO alias Garbage In, Garbage Out. Kalau data yang dimasukkan sampah (data basi), maka hasil analisanya pun bakal jadi sampah.
Kasus Eva Stevany Rataba ini sebenarnya adalah "alarm" buat kita semua. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang betapa krusialnya validasi data. Bayangkan kalau kesalahan ini terjadi pada ribuan orang lainnya yang benar-benar membutuhkan bansos. Kalau orang yang mampu malah terdata sebagai miskin (dan sebaliknya), maka dana bantuan pemerintah jadi nggak tepat sasaran. Uang pajak yang dikumpulkan dari rakyat, harusnya jatuh ke tangan mereka yang benar-benar butuh, bukan malah tersangkut di data orang yang sudah berkecukupan.
Untuk pembaca yang penasaran gimana cara pemerintah mengelola data sebesar ini, kamu bisa cek artikel menarik tentang bagaimana teknologi mengubah layanan publik yang pernah saya bahas sebelumnya. Di sana kita kupas tuntas kenapa sistem digital itu ibarat pedang bermata dua.
Pelajaran Berharga dari Kasus "Salah Data"
Apa yang bisa kita petik dari kehebohan di Toraja Utara ini? Pertama, jangan buru-buru menghakimi. Saat mendengar berita ada pejabat masuk daftar warga miskin, jangan langsung berasumsi mereka "maling". Seringkali, masalahnya ada pada sistem pendataan yang belum secepat perubahan nasib seseorang.
Kedua, peran masyarakat sangat penting. BPS sudah menegaskan bahwa masyarakat bisa ikut mengusulkan perbaikan data melalui Kelurahan atau Desa setempat. Kita semua adalah "sensor" bagi lingkungan kita. Kalau ada tetangga yang benar-benar susah tapi belum dapat bantuan, atau ada orang yang sudah kaya raya tapi masih dapat bansos, laporkan! Jangan cuma diam lalu menggerutu di media sosial.
Ketiga, bagi para pembuat kebijakan, kasus ini adalah pengingat bahwa Digitalisasi saja tidak cukup tanpa Verifikasi. Teknologi itu alat bantu, tapi "mata" manusia di lapangan (petugas desa/kelurahan) tetaplah yang paling menentukan akurasi.
Kesimpulan: Data Bukanlah Segalanya, Tapi Segalanya Dimulai dari Data
Kasus Ibu Eva Stevany Rataba masuk ke Desil 4 memang terdengar seperti guyonan, tapi di baliknya ada pesan serius soal tata kelola negara. Data yang akurat adalah fondasi dari keadilan sosial. Tanpa data yang benar, bantuan pemerintah ibarat menembak di kegelapan—cuma keberuntungan yang menentukan apakah sasaran itu kena atau tidak.
Kita perlu mengapresiasi keberanian Ibu Eva yang langsung melapor ke Dinsos saat tahu namanya ada di daftar yang salah. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral yang patut ditiru. Bukan malah memanfaatkan data tersebut untuk "mencairkan" bantuan yang bukan haknya.
Jadi, lain kali kalau kamu dengar berita tentang kesalahan data, jangan langsung marah-marah dulu. Ingat, sistem negara kita itu seperti mesin raksasa yang sedang dalam proses "upgrade" terus-menerus. Memang masih ada bug, masih ada error, tapi dengan kolaborasi antara pemerintah yang mau mendengar dan masyarakat yang mau proaktif, pelan-pelan semuanya akan lebih rapi.
Sekarang, sudah paham kan kenapa nama seorang anggota DPR bisa nyangkut di data orang miskin? Intinya: bukan karena beliau miskin, tapi karena sistemnya yang perlu "di-refresh" supaya nggak salah alamat lagi. Dunia ini penuh dengan data, dan tugas kita adalah memastikan data tersebut menceritakan kebenaran, bukan sekadar angka di atas kertas. Tetap kritis, tetap santai, dan terus pantau perkembangan berita agar kita jadi warga negara yang cerdas!