Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau obrolan soal "demokrasi" itu rasanya berat banget? Kayak disuruh baca buku manual rakitan lemari IKEA dalam bahasa Mandarin. Kaku, bikin pusing, dan bawaannya pengin scroll TikTok aja. Nah, baru-baru ini, ada pemandangan yang beda banget di Yogyakarta. Bukannya rapat di hotel bintang lima yang dinginnya bikin tulang ngilu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, malah memboyong puluhan delegasi dari berbagai negara Asia buat "nongkrong" santai di Pendopo Desa Budaya Gadingan.
Bukan buat bahas undang-undang yang ribet, mereka diajak buat dengerin suara gamelan. Loh, emangnya ada hubungannya musik tradisional sama politik? Ternyata, analoginya menarik banget buat dibedah. Bayangin deh, hidup di negara demokrasi itu mirip kayak main orkestra gamelan. Kalau semua pemainnya egois dan pengin bunyinya paling kenceng sendiri, yang ada cuma polusi suara, kan?
Gamelan: Konser Demokrasi yang Paling Chill
Coba deh bayangkan kamu lagi nonton konser musik. Kalau vokalisnya teriak-teriak nggak jelas, drumnya nabuh asal-asalan, dan gitarnya fals, kamu pasti bakal langsung cabut dari venue, kan? Itu namanya kekacauan. Nah, menurut Hasto, gamelan adalah bentuk musik paling demokratis di dunia. Kenapa? Karena di sana, alat musik yang bentuknya beda-beda—ada gong, saron, kendang—harus "ngalah" dan sinkron satu sama lain.
Gong nggak boleh bunyi terus-terusan, dia harus sabar nunggu giliran. Begitu juga dengan saron yang suaranya nyaring. Mereka punya peran masing-masing, tapi tujuannya satu: menciptakan harmoni yang enak didengar. Dalam dunia politik, ini adalah metafora yang brilian buat ketahanan demokrasi. Demokrasi bukan berarti siapa yang paling berisik atau siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa menjaga harmoni di tengah keberagaman. Kalau politik kita kayak gamelan yang out of tune, ya wajar kalau rakyatnya jadi ikutan stres.
Demokrasi Bukan Cuma Soal Angka di Kotak Suara
Banyak orang mikir kalau demokrasi itu cuma soal nyoblos tiap lima tahun sekali. Padahal, kalau kita liat dari kacamata budaya, demokrasi itu jauh lebih dalam. Hasto menyebut konsep Memayu Hayuning Bawono, sebuah filosofi Jawa yang intinya adalah merawat keharmonisan dunia. Ini persis kayak cara kita menjaga ekosistem media sosial kita sendiri. Kalau kita cuma sibuk sebar hoaks atau hate speech, itu ibarat ngerusak harmoni di "kampung digital" kita.
Di Desa Gadingan yang suasananya masih asri, jauh dari hingar-bingar AC hotel, para delegasi dari CALD Conference on Democratic Resilience diajak melihat bahwa demokrasi itu harus punya akar. Tanpa akar budaya, kekuasaan cuma bakal jadi menara gading yang jauh dari rakyat. Ketika politik kehilangan sentuhan "manusiawi"—seperti lewat puisi, tarian, atau lagu—kekuasaan itu bakal jadi kaku, otoriter, dan akhirnya nggak nyambung lagi sama kebutuhan warga.
Kenapa Harus di Kampung Halaman?
Kenapa sih Hasto milih tempat kelahirannya sendiri? Ada nilai emosional di sana. Dia pengin nunjukin kalau seorang pemimpin itu harus tahu dari mana dia berasal. Di sudut rumah Jawa di Desa Gadingan inilah dia tumbuh besar. Ini adalah pengingat bahwa Trisakti Bung Karno—yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—bukan cuma jargon di buku sejarah.
Kebudayaan adalah "baju zirah" atau pelindung jati diri bangsa. Kalau sebuah negara punya kebudayaan yang kuat, dia nggak bakal gampang goyah sama pengaruh luar atau populisme yang sifatnya sementara. Bayangkan kayak HP yang punya casing anti-pecah; budayalah casing-nya, dan demokrasi adalah mesin di dalamnya. Kalau casing-nya retak, mesinnya bakal gampang rusak kena benturan.
Respons Delegasi: "Ini Emosional Banget!"
Nggak cuma delegasi yang dengerin ceramah, suasana malam itu jadi pecah pas Yuni Shara tampil, diikuti dengan pertunjukan Sendratari Ramayana dan Tari Joged Agirang. Moritz Kleine-Brockhoff, Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia, bahkan sampai tersentuh. Dia bilang, ngelihat anak-anak menari dan dengerin alunan gamelan itu lebih "berbicara" daripada pidato formal di ruang rapat.
Moritz bahkan melontarkan komentar yang cukup berani, menyebut PDI Perjuangan sebagai partai yang menjaga nilai toleransi dan demokrasi di Indonesia saat ini. Tentu, ini jadi poin menarik buat kita renungkan. Apakah benar di tengah arus politik yang makin pragmatis, partai politik harus kembali ke "akar" budaya agar nggak kehilangan jiwanya? Belajar lebih lanjut tentang pentingnya literasi politik bisa jadi cara kita buat tetap kritis dalam menanggapi situasi ini.
Demokrasi Itu Harus Bisa "Ngibing" Bareng
Puncak acara yang paling seru adalah saat para delegasi, tokoh nasional, sampai warga lokal diajak naik ke panggung buat ngibing (menari) bareng. Ini momen yang sangat simbolis. Di dunia nyata, sering banget kita liat politisi dari kubu yang berbeda saling sikut atau nggak mau duduk semeja. Tapi di panggung Desa Gadingan, semuanya lebur.
Bayangkan kalau kehidupan bernegara kita kayak gitu: habis debat sengit di gedung dewan, ya sudah, setelahnya bisa "ngibing" bareng buat cari solusi yang enak buat rakyat. Nggak ada yang ngerasa paling hebat, semua punya porsi masing-masing. Itulah esensi demokrasi yang coba disampaikan Hasto. Bahwa demokrasi itu bukan cuma soal menang-kalah, tapi soal gimana kita bisa duduk bareng, dengerin irama yang sama, dan nggak saling sikut saat iramanya lagi naik-turun.
Pelajaran untuk Kita Semua
Mungkin kamu bertanya, "Apa urusannya sama saya?" Jawabannya simpel: demokrasi itu milik kita semua, bukan cuma milik elite politik di Jakarta. Ketika kita mulai sadar bahwa perbedaan pendapat itu ibarat instrumen gamelan yang berbeda—butuh waktu buat dipadukan—mungkin kita bakal lebih tenang menghadapi perbedaan.
Kita butuh "harmoni" dalam berkomunikasi. Kalau kamu di media sosial nemu orang yang beda pandangan, jangan langsung block atau ajak berantem. Coba deh, anggap dia lagi main alat musik yang berbeda. Mungkin dia lagi main kendang, sementara kamu main saron. Kalau bisa sinkron, hasilnya bakal jauh lebih indah daripada saling serang.
Jadi, acara Hasto di Yogyakarta ini bukan cuma soal seremoni makan malam. Ini adalah pesan tersirat bahwa kalau kita pengin demokrasi di Indonesia awet dan tahan banting, kita harus balik ke nilai-nilai yang memanusiakan manusia. Kita harus lebih banyak mendengar, lebih banyak berbudaya, dan tentunya, jangan lupa untuk sesekali "ngibing" bareng biar hidup nggak tegang-tegang amat.
Ingat, demokrasi yang sehat itu kayak kopi yang pas takarannya. Kalau kebanyakan gula (populisme), bakal enek. Kalau kebanyakan pahit (otoriter), bakal bikin trauma. Kita butuh keseimbangan. Dan malam itu, di bawah temaram lampu pendopo, Hasto dan para delegasi Asia seolah sedang meracik kopi demokrasi yang pas buat masa depan kawasan kita.
Semoga saja, semangat "harmoni gamelan" ini nggak cuma berhenti di acara malam itu, tapi bisa jadi napas baru dalam cara kita berpolitik di masa depan. Karena pada akhirnya, sehebat apapun sistem yang kita bangun, kalau nggak ada rasa "manusiawi" di dalamnya, demokrasi cuma bakal jadi angka-angka di atas kertas yang nggak punya jiwa. Yuk, mulai sekarang, mari kita belajar jadi "pemain gamelan" yang bijak di lingkungan kita masing-masing!