Kongres AS Loloskan RUU Kontroversial One Big Beautiful Bill Act Trump

MAKALU2004 — Washington, DC – Kongres Amerika Serikat (AS) telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pajak dan belanja besar-besaran yang menjadi kunci agenda Presiden Donald Trump, yang kini menunggu penandatanganannya untuk menjadi undang-undang.

Setelah sesi yang melelahkan di Capitol Hill, DPR mengesahkan RUU yang dijuluki “One Big Beautiful Bill Act” tersebut pada Kamis (3/7/2025) sore dengan perolehan suara 218 banding 214. RUU itu telah disetujui sebelumnya oleh Senat pada Selasa (1/7) dengan selisih satu suara saja. Demikian seperti dilansir BBC.

Trump telah memberikan tenggat waktu kepada Kongres yang dikuasai Partai Republik hingga Jumat (4/7) untuk mengirimkan versi final RUU agar dia dapat menandatanganinya menjadi undang-undang.

Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office) memperkirakan bahwa RUU tersebut bisa menambah defisit federal sebesar USD 3,3 triliun dalam 10 tahun ke depan dan menyebabkan jutaan orang kehilangan perlindungan kesehatan — sebuah proyeksi yang dibantah oleh Gedung Putih.

Berbicara kepada wartawan pada Kamis malam, Trump mengatakan bahwa RUU ini akan membuat AS meluncur seperti roket.

“RUU ini akan jadi sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kita,” ujarnya.

Trump dijadwalkan akan menandatangani “One Big Beautiful Bill Act” sehingga sah menjadi undang-undang pada Jumat sore waktu setempat, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan AS.

Janji Kampanye Trump

“One Big Beautiful Bill Act” diklaim akan menghemat anggaran, namun menuai kontroversi karena melakukan pemangkasan besar pada program kesejahteraan publik — termasuk bantuan pangan dan layanan kesehatan — serta mencabut berbagai insentif pajak untuk proyek energi bersih.

RUU ini memenuhi dua janji utama kampanye Trump: menjadikan pemotongan pajak 2017 bersifat permanen serta membebaskan pajak atas tip, lembur, dan tunjangan Jaminan Sosial. Kebijakan ini diperkirakan menelan biaya hingga USD 4,5 triliun selama satu dekade ke depan.

Sekitar USD 150 miliar akan digunakan untuk keamanan perbatasan, pusat-pusat penahanan, dan perekrutan petugas penegak imigrasi. Sebanyak USD 150 miliar lainnya dialokasikan untuk pengeluaran militer, termasuk program pertahanan rudal “kubah emas” yang diusulkan Trump.

Partai Demokrat, yang menggunakan berbagai manuver prosedural untuk menunda pemungutan suara di DPR, secara bulat mengkritik RUU final ini.

Mereka menggambarkannya sebagai kebijakan yang mencabut layanan kesehatan dan subsidi pangan dari jutaan warga AS demi memberikan potongan pajak kepada kalangan kaya.