Dave Laksono Lantik Pengurus DPP GRADASI 2025-2030, Tegaskan Komitmen DPR RI

MAKALU2004 — Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Generasi Digital Indonesia (GRADASI), Dave Akbarshah Fikarno Laksono, secara resmi melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) GRADASI periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, disaksikan langsung oleh perwakilan lintas kementerian dan lembaga negara, serta mitra strategis GRADASI dari berbagai stakeholder.

Dalam seremoni ini, Ketua Umum terpilih DPP GRADASI Upi Asmaradhana menerima estafet kepemimpinan dari Muhammad Sidik K Tomsio. Turut hadir dalam pelantikan ini Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Bahtiar Baharuddin, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, dan Plt. Direktur Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Saryadi.

Turut hadir anggota DPR Ahmad Daeng Sere anggota Komisi VII DPRI, akademisi dari berbagai kampus, pegiat literasi, sejumlah pengurus dari berbagai daerah di Indonesia, serta para anggota Dewan Pakar yang dipimpin Damar Juniarto dan anggota Dewan Pengarah dari berbagai organisasi mitra.

Upi didampingi Sekjen Junaidi dari Lampung dan Bendahara Umum Yunita SE dari Jawa Barat. Pengurus GRADASI periode 2025-2030 terdiri dari 6 Wakil Ketua Umum 7 Koordinator Wilayah dan 18 Departemen serta Poppy Zeidra Direktur Eksekutif di Jakarta.

Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan GRADASI, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yang berkomitmen terhadap penguatan literasi digital dan kedaulatan ruang digital nasional.

Dalam sambutannya, Dave menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat seperti GRADASI dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan dominasi platform digital asing. Ia juga menegaskan dukungan lembaga legislatif terhadap agenda strategis kedaulatan digital Indonesia.

“Kiranya ini menjadi awal baru dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas digital bangsa kita. GRADASI diharapkan menjadi mitra kritis dan produktif pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berdaulat,” ujar Dave Laksono.

Lebih lanjut, Dave menekankan bahwa GRADASI memiliki peran strategis dalam membangun ruang digital yang aman, inklusif, dan berdaulat.

“Kita tidak bisa membiarkan ruang digital Indonesia dikendalikan sepenuhnya oleh platform asing. Literasi digital harus kita tanamkan sejak dini sebagai pondasi, dan GRADASI sangat strategis sebagai mitra masyarakat dalam transformasi digital nasional,” ujar dia.

Sebagai Ketua Dewan Pembina, Dave menyampaikan optimismenya terhadap kepengurusan baru di bawah komando Upi Asmaradhana. Ia menyebut bahwa kehadiran tokoh-tokoh penting dan kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam kepengurusan DPP GRADASI 2025–2030 akan memperkuat sinergi nasional dalam membangun tata kelola ruang digital yang lebih baik.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan ruang digital Indonesia sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma global. GRADASI dapat menjadi pionir dalam menyuarakan kepentingan publik, termasuk dalam penyusunan regulasi digital yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Ia menyatakan bahwa Komisi I DPR RI sangat terbuka terhadap masukan masyarakat sipil, termasuk dari GRADASI, dalam penyusunan kebijakan strategis seperti revisi Undang-Undang Penyiaran dan regulasi digital lainnya.

“Kami di Komisi I saat ini sedang memimpin Panja Revisi UU Penyiaran. Perubahan besar sedang terjadi, karena penyiaran kini bukan lagi urusan TV konvensional saja, tapi sudah merambah OTT dan ruang digital. GRADASI bisa berperan aktif di sini,” tegasnya.

Upi Asmaradhana Resmi Pimpin GRADASI 2025–2030

Upi Asmaradhana resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP GRADASI. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional II GRADASI yang digelar pada 12–15 Desember 2024 di Taman Syailendra Cottage, Dataran Tinggi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Munas ini mengangkat tema “Kolaborasi Membangun Negeri Menuju Indonesia Makin Cakap Digital” dan diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia.

Upi dikenal sebagai salah satu tokoh dalam dunia literasi digital dan kebebasan pers. Ia sebelumnya menjabat sebagai Duta Literasi Digital Nasional GRADASI, serta Duta Literasi Digital Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021–2023.

Selain di GRADASI, Upi adalah Founder dan CEO PT Kabar Grup Indonesia (KGI Network) dan aktif di berbagai organisasi seperti AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) sebagai Wakil Ketua Umum, Ahli Pers Dewan Pers, Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta organisasi lainnya seperti Ketua Umum Edukasi Peradaban Indonesia, Badan Pertimbangan Organisasi Indonesia Chief Editors Club, dan anggota Dewan Ekonomi Indonesia Timur.

Ia merupakan penerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, antara lain Nusa Dharma Pustaloka (2022), Udin Award (2009), KPID Award (2010), dan Hellman Hammet Award (2011) dari Human Rights Watch.

Dalam pidatonya, Upi menyampaikan bahwa GRADASI bukan sekadar ormas, melainkan motor penggerak literasi digital yang adaptif dan berpihak pada rakyat. Ia menegaskan komitmen GRADASI untuk mengambil peran strategis dalam merumuskan regulasi yang menjamin kedaulatan digital Indonesia.

“GRADASI tidak hanya hadir untuk pelatihan dan kampanye digital, tetapi kami siap menjadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi yang melindungi hak-hak digital warga negara dan memperkuat posisi Indonesia dari dominasi platform asing. Kita tidak bisa hanya menjadi pasar, Indonesia harus menjadi produsen solusi digital,” tegas Upi.

Ia mengungkapkan bahwa GRADASI tengah menyusun naskah akademik dan kerangka regulasi strategis melalui Dewan Pakar dari kalangan kampus, untuk mengatasi ancaman seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi data.

“Ini kontribusi konkret kami agar ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, sehat, dan produktif,” imbuhnya.

GRADASI adalah organisasi penggerak literasi digital di Indonesia. Berdiri sejak 2016, di Jogjakarta. Saat ini pengurusnya tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia. Sementara pengurus nasional ya g dilantik berjumlah 117 pengurus.